Apa perbedaan SIO Crane Kelas 2 dan Kelas 3?

Indikator utama keberhasilan SMK3 antara lain:

• Penurunan insiden kerja dan near miss
• Audit internal dan eksternal yang menunjukkan kepatuhan
• Adanya laporan bulanan K3 yang sistematis
• Partisipasi aktif pekerja dalam program K3

Keberhasilan bukan hanya terlihat dari dokumen, tetapi dari budaya kerja aman yang tumbuh secara berkelanjutan.

SIO Crane Kelas 1 dan Kelas 3 dibedakan berdasarkan kapasitas dan jenis crane yang boleh dioperasikan. SIO Crane Kelas 1 memungkinkan operator untuk mengoperasikan crane dengan kapasitas angkat lebih dari 100 ton, sedangkan SIO Crane Kelas 3 hanya untuk crane dengan kapasitas hingga 50 ton.

Perbedaan ini mencerminkan tingkat kesulitan dan risiko yang terkait dengan pengoperasian crane. Operator dengan SIO Kelas 1 dianggap memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan dapat menangani proyek yang lebih besar dan berisiko.

Jika Anda berminat untuk meningkatkan kelas SIO Anda, katigaku.com menyediakan pelatihan khusus untuk SIO Crane Kelas 1. Dapatkan sertifikasi Anda sekarang dan tingkatkan peluang karir Anda di industri alat berat.

SIO Alat Berat adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Disnaker untuk operator alat berat seperti forklift, excavator, dan crane. SIO ini diperlukan oleh siapa saja yang bertugas mengoperasikan alat berat di lokasi proyek konstruksi, pertambangan, atau industri lainnya.

Tanpa SIO, operator tidak diakui secara hukum dan perusahaan yang mempekerjakan mereka dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, SIO Alat Berat sangat penting bagi operator dan perusahaan yang ingin memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Jika Anda atau perusahaan Anda membutuhkan SIO Alat Berat, katigaku.com adalah partner yang tepat. Kami menyediakan pelatihan dan bantuan pengurusan SIO yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 dan UU No. 1 Tahun 1970, perusahaan yang tidak memiliki Ahli K3 dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha.

Sanksi pidana dapat berupa kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp 100 juta. Dalam kasus kecelakaan kerja yang terbukti akibat kelalaian standar K3, pimpinan perusahaan dapat dikenakan pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian/luka berat dengan ancaman pidana yang lebih berat.

Selain sanksi hukum, perusahaan juga berisiko mengalami kerugian finansial akibat kecelakaan kerja, penurunan produktivitas, hingga kehilangan kepercayaan dari stakeholder dan mitra bisnis.